Lampung Timur, (SMSI) noktah.id – Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai dengan surat Undangan Pelantikan & Pengambilan Sumpah yang ditanda tangani oleh Sekda Lampung Timur belum lama ini, dari 87 Pejabat yang dilantik, ada beberapa nama yang sebelumnya menjabat Fungsional, lalu menjabat Struktural Ekselon III dan IV, yang diduga Cacat Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.

Ketua Baperjakat/Sekda Lampung Timur diruang kerjanya mengatakan, bahwa semuanya sudah sesuai aturan yang diterapkan, dan dirinya siap mempertanggung jawabkan semua kebijakan tersebut. Adapun untuk Pejabat Fungsional lalu ke Struktural, seperti contohnya ada Kepala Sekolah menjabat sebagai camat, menurut Sekda Lampung Timur, sudah sesuai dengan kinerja yang bersangkutan, serta adanya Aspirasi dari Masyarakat, dan juga merupakan Hak Prerogatif dari Bupati Lampung Timur.

“Pengangkatan itu sesuai dengan kinerjanya, itu juga merupakan aspirasi masyarakat dan hak priogratif Bupati. Namun untuk lebih jelas lagi, saya akan menjawab secara tertulis kepada LSM GIPAK & NGO GMC dalam waktu dekat ini,” Ujar Sekda diruangannya, Selasa (14/9).

Ketum LSM-GIPAK, Arip Setiawan, didampingi Ketum NGO-GMC, Firdaus, mengungkapkan, bahwa banyak aturan atau mekanisme yang tidak dilalui Pemkab Lamtim dalam penempatan atau pengangkatan pejabat eselon III & IV.

“Patut diduga, Bupati melanggar asas keadilan dan kesetaraan. Seharusnya, pelantikan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai”.

“Oleh karena itu, LSM GIPAK & NGO GMC sudah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada Ketua Baperjakat (Sekda Lamtim), Kepala BKPPD Lampung Timur, untuk mempertanyakan mekanisme yang digunakan dalam proses pelantikan tersebut”, ujar Arif dan Firdaus.

Lanjutnya, melantik dan mengangkat serta memutasi, tentu menjadi hak preogatif Bupati selaku pemimpin, tapi dalam hal ini, masyarakat juga punya kewajiban untuk mengawasi, mengkritisi atau bahkan melaporkan kebijakan pemerintah yang tidak mematuhi Peraturan dan Undang-undang yang berpotensi merugikan Negara.

“Memang hak Bupati, namun jangan lupa, masyarakat punya kewajiban mengawasi, karena terkait dengan kedudukannya, maka semua pejabat tersebut berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Yang tentunya, bersumber dari APBN dan APBD yang berasal dari rakyat,” imbuhnya

 

Penulis. Denny

By admin