Sukadana (6/4/2021) – Kasus pembuangan bayi di dusun 4, desa Nabang Baru, kecamatan Margatiga yang saat ini tengah viral, mendapat respon dari ketua lembaga perlindungan anak indonesia (LPAI) Lampung Timur.

Selasa, 6 April 2021, ketua LPAI Lampung Timur Rini Mulyati didampingi sekretarisnya, Arif Setiawan meminta aparat kepolisian mengusut orang tua yang telah membuang bayi itu.

“LPAI Lampung Timur minta supaya pihak kepolisian beserta pemerintah setempat dalam hal ini dinas sosial dan dinas PPPA untuk mencari siapa pelakunya”. Ujarnya

Menurutnya, tindakan membuang anaknya sendiri merupakan perbuatan kejam dan tidak manusiawi.

Baca Juga :

Sebelum Bayi Misterus di Nabang Baru Ditemukan, Warga Dengar Ada Suara Aneh

Polisi Metro Tangkap Dua Pengguna Narkoba Dari Lampung Timur

Selain itu, ketua LPAI Lampung Timur itu juga mengatakan dalam kasus seperti ini pemerintah memiliki wewenang memelihara warga atau anak yang terlantar atau ditelantarkan. Dengan begitu, bayi laki-laki tersebut sekarang harus menjadi tanggung jawab pemerintah dalam perawatan dan pengawasannya sampai menunggu proses penyelidikannya.

“Bayi itu sekarang dilindungi pemerintah. Dipemerintahan ada dinas sosial yang memang mempunyai kewenangan mengawasi masyarakat yang terlantar tidak punya tempat tinggal apalagi anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Tentunya bayi itu harus dirawat oleh pemerintah”. Katanya

Ketua LPAI Lampung Timur itu juga menghimbau kepada generasi muda dan anak di Lampung Timur harus mendapatkan edukasi supaya hal seperti itu tidak lagi terjadi.

“Pergaulan bebas itu harus ada batasannya. Generasi muda, remaja dan anak Lampung Timur harus diberikan edukasi”. Ujarnya

Dalam hal ini, Rini menduga jika kemungkinan besar pelaku adalah pasangan muda yang masih labil dalam menjalankan kehidupan rumah tangga atau yang telah melakukan perbuatan terlarang dan takut diketahui masyarakat banyak. Selain itu, menurut nya kedua orang tua dari bayi tersebut bisa terancam 12 Tahun Penjara, sesuai dengan Pasal 308 KUHP dan atau pasal 77 b, Jo Pasal 76 b, undang-udang nomor 23 tahun 2002 dimana telah diubah menjadi undang-indang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang saat sudah berubah kembali menjadi undang-undang RI nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah kembali menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

 

Penulis : Arif Setiawan

Editor : Wahyu Afriansyah

By admin