SUKADANA (1/5/2021) – Bagi pasutri yang belum mendapatkan momongan, kerap kali mereka berkeinginan mengadopsi anak. Namun, banyak yang belum mengerti prosedur seperti apa yang harus dilewatinya.

Dalam mengadopsi anak, tidak semudah membalikan telapak tangan. Jika tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, maka adopsi itu dianggap ilegal. Alih-alih niat baik adopsi malah menjadi masalah dikemudian hari.

Ketua LPAI Lampung Timur, Rini Mulyati mengatakan jika pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang mana, PP itu merupakan turunan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Pada peraturan pemerintah (PP) itu, pengangkatan anak dibedakan menjadi tiga. Yaitu, antara sesama warga negara Indonesia (WNI-WNI), warga negara Indonesia dengan warga negara asing (WNI-WNA), dan orang tua tunggal”. Ujarnya. Sabtu, 1 Mei 2021

Untuk adopsi antara sesama WNI dan orangtua tunggal, kata Rini, permohonan adopsi anak bisa disampaikan ke dinas sosial provinsi. Sedangkan adopsi antara WNI-WNA, permohonan perlu disampaikan ke kementerian sosial (kemensos).

“Ada beberapa prosedur yang harus dilewati untuk mengadopsi anak. Yang pertama, orang tua yang hendak mengadopsi anak mengirimkan surat permohonan. Surat permohonan itu ditujukan sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2007”. Ujarnya

Rini melanjutkan, Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima dinsos dan kemensos, maka akan dibentuk tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak (Tippa).

“Tim Tippa ini, di dinsos diketuai kepala dinas atau kepala bidang rehabilitasi sosial. Sedangkan di kemensos, tim ini diketuai oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkes, Kemenkum HAM, dan Polri”. Katanya

Selanjutnya, kata Rini, tim Tippa akan mengirim tim pekerja sosial untuk dialog dengan calon orangtua angkat. Beberapa hal yang dijadikan acuan pertimbangan diantaranya kelayakan psikologi, sosial, ekonomi dan segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh.

“Tim pekerja sosial mengunjungi calon orang tua angkat selama 2 kali dalam masa 6 bulan. Hasil kunjungan dari tim ini, nantinya akan disampaikan ke tim Tippa”. Ujarnya

Tak hanya itu, setelah calon orang tua angkat mendapat rekomendasi dari tim pekerja sosial, tim Tippa akan meminta kelengkapan calon orang tua angkat. Diantaranya, pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Setelah itu, bukti pernikahan yang sah minimal 5 tahun. Lalu, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan yang terakhir surat keterangan penghasilan.

“Berarti, orang tua angkat yang pernikahannya kurang dari 5 tahun, tidak akan diizinkan”. Katanya

Selain itu, meski semua syarat terpenuhi dan mensos telah memberikan rekomendasi mengagkat anak, orang tua angkat itu akan diberi masa percobaan pengasuhan selama enam bulan.

“Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan itu hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan”. Katanya

Rini juga meminta bagi pihak yang memiliki wacana mengadopsi anak supaya mengikuti prosedur dan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kami memahami bahwa setiap orang yang memiliki niat untuk mengangkat atau mengadopsi anak terlantar dan kurang beruntung adalah orang-orang pilihan yang memiliki hati dan jiwa yg baik dalam menjaga titipan dan amanah dari Allah, serta orang-orang yang memiliki kesadaran serta toleransi tinggi dalam menjaga dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, apalagi anak yang di maksud masih dalam tahap penyelidikan pihak dari kepolisian, intinya belum ada kepastian hukum dari pihak pengadilan”. Kata Rini didampingi Sekretaris LPAI Lampung Timur, Arip Setiawan.

 

Source : Rilis LPAI Lampung Timur

Editor : Wahyu Afriansyah

By admin